Masih tingginya masalah kesehatan akibat kekurangan gizi dan kelebihan gizi di Indonesia, dikatakan tidak dipengaruhi kondisi ekonomi juga tingkat pendidikan penduduk secara formal. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Kesehatan RI, dalam rangka mencapai Puncak Hari Gizi Nasional yang mulai dirayakan sejak Januari 2016.
"Sangat disayangkan, mereka yang berpendidikan tinggi belum tentu bisa mengelola pola makan atau pola gizi, yang kini menjadi beban kesehatan," kata dr Anung Sugihantono, MKes, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dalam konferensi pers di gedung Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016).
Ia melengkapi bahwa tingkat "literacy" yang didalat dari pendidikan formal dan tingkat ekonomi tidak selalu sejalan dengan kemampuan pengetahuan gizi, mulai dari memilih, mengolah, dan menyajikan. Hal ini senada dengan sedikit data yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Gizi Indonesia (Persagi), dr Minarto, MPS, pada kesempatan yang sama.
"Masalah stunting (anak tumbuh pendek) misalnya, pada kelompok masyarakat kaya masih ditemukan 27 persen. Sementara, pada kelompok masyarakat miskin bisa sampai 40 persen. Jadi, di balik masalah ekonomi ada masalah kebiasaan gaya hidup yang masih belum dapat dibenahi. Contohnya, sampai sekarang masih banyam yang tidak punya jamban, sehingga tingkat diare tinggi. Kemudian, pola makan buruk masih sulit diubah," katanya.
Ditambahkan dr Anung, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terakhir, 24 persen anggaran rumah tangga masyarakat dibelanjakan untuk membeli makanan karbohidrat, 13 persen lebih untuk makanan instan, disusul alkohol dan rokok, dan paling sedikit untuk belanja buah dan sayuran.
Untuk itu, semenjak 2014, Kemenkes telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan gizi di Indonesia melalui Pemantauan Status Gizi (PSG), tetapi masih terbatas di 150 kabupaten kota di Indonesia. Pada 2015, PSG menunjukkan 404 dari 496 kabupaten kota mempunyai masalah gizi yang bersifat akut (tiba-tiba) dan kronis (berkepanjagan).
Sementara itu, sembilan kabupaten dan kota dikategorikan sudah bebas dari masalah gizi, seperti Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Pagar Alam juga di Sumatera Selatan, Muko Muko di Bengkulu, Belitung Timur, Semarang, Bali, Tomohon di Sulawesi Utara, dan Depok. (Erika Kurnia)
Sumber:
http://lifestyle.okezone.com/read/2016/03/18/481/1339496/tingkat-pendidikan-tidak-mempengaruhi-perbaikan-gizi
